Image and video hosting by TinyPic Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri bertekad menciptakan tenaga profesional Indonesia (TPI). Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia menghadapi pasar global. Rizal Ramli mengatakan, penciptaan TPI harus dimulai dengan mengubah sistem pendidikan. Saat ini Indonesia masih fokus pada sistem pendidikan umum. Anggaran pendidikan sebesar Rp414 triliun hanya untuk pembiayaan pendidikan umum. "Padahal ada sistem pendidikan lain, yang lebih mengutamakan sistem pendidikan kejuruan, yakni vocational training dan politeknik," kata Rizal di Gedung Badan Pengkajian dan Penerepan Teknologi (BNPP), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016). Rizal menjelaskan, sistem pendidikan kejuruan akan menciptakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus yang siap bersaing di industri. Sementara tenaga kerja lulusan sistem pendidikan umum memiliki pengetahuan yang luas, namun tidak memiliki keterampilan. Sistem pendidikan kejuruan sudah lama diterapkan di negera-negara maju, seperti di Skandinavia. Rizal mengungkapkan, Jerman dan Swiss merupakan contoh negara yang sukses menerapkan sistem pendidikan kejuruan. "Kita terlalu jor-joran untuk menyediakan pendidikan umum. Kebanyakan lulusannya memang pengetahuannya luas tetapi tidak memiliki skill memadai. Kita ingin ada transformasi tenaga kerja Indonesia dari sifatnya umum atau unskill menjadi tenaga profesional Indonesa," tambah dia. Rizal memaparkan, ada empat tujuan transformasi tenaga kerja menuju TPI. Pertama, meningkatkan dan memaksimalkan skill tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dia menilai, pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia belum berkualitas, sebab masih mengandalkan kontribusi sumber daya alam. "Pertumbuhannya tinggi tapi kesejahteraan terbatas. Pembangunan infrasrtuktur fisik juga belum cukup, kita juga harus membangun manusianya," kata dia. Kedua, ekspor tenga kerja Indonesia akan meningkatkan devisa negara. Devisa yang diterima dari ekspor tenaga kerja unskill mancapai Rp10 miliar dolar pada 2015. Jika tenaga kerja sudah bertransformasi menjadi TPI, diperkirakan negara akan menerima devisa lima kali lipat lebih besar dari ekspor tenaga kerja. Selain itu, transformasi tenaga kerja menjadi TPI juga menjadi antisipasi terhadap serbuan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kata Rizal, tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing dengan 10 negara ASEAN lainnya. "Kita sudah menyepakati MEA, dimana beberapa profesi bebas bekerja di negara ASEAN seperti dokter, dentist, akuntan, perawat. Kalau kita tidak siap, tenaga kerja kita bisa kalah," urai Rizal.‎ Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri mengatakan, pemerintah akan bekerjasama dengan negara-negara penganut sistem pendidikan kejuruan, seperti Jerman dan Swiss. Kementerian Tenaga Kerja akan merevitaliasi Balai Latihan Kerja (BLK), terutama yang dikelola pemerintah pusat dan daerah. Hanif menjelaskan, BLK-BLK akan diarahkan memenuhi pasar tenaga kerja domestik. Terutama untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja di seluruh proyek-proyek pemerintah. "Misalnya di suatu daerah ada lokasi pariwisata, maka BLK di wilayah itu akan diarahkan untuk pelatihan pariwisata," ujar Hanif. Rencananya, di setiap BLK akan ada country partner. Maksudnya, negara-negara mitra akan mengirimkan trainer menyiapkan pelatihan, kurikulum dan infrastruktur. "Misalnya Jerman yang paling bagus di bidang otomotif, nanti instrukturnya, peralatannya kita kerjasama dengan Jerman. Di samping itu ada juga corporate associate, perusahaan yang terkait dalam bidang-bidang otomotif, misalnya Jerman ada Mercy, BMW, nanti sebagian dari pengajarnya itu langsung dari industri," kata dia.