Image and video hosting by TinyPic JAKARTA -okezone.com/ Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri menuturkan, negeri ini sudah kehabisan energi untuk pendidikan formal, yang tidak sesuai atau mis match dengan kebutuhan industri kerja. Berdasarkan data Kemenaker, pada 2015, dari 122,38 juta angkatan kerja, hampir separuh 50,8 juta adalah lulusan SD ke bawah, sementara lulusan SMP adalah 20,7 juta dan lulusan SMA sebanyak 19,8 juta. Hanif mengatakan, dengan data tersebut, negara ini tidak bisa bicara soal politeknik, universitas, atau beasiswa negara yang diberikan untuk pendidikan. Pasalnya, para calon tenaga kerja tidak bisa mengakses pendidikan tinggi tersebut. "Kita terjebak dalam satu jenis tertentu (penghasil calon tenaga kerja). Kita tidak bisa menghabiskan energi untuk pendidikan formal yang tidak nyambung dengan industri,"ujar Hanif di Ruang Tridharma, Kemenaker, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Oleh karena itu, guna menciptakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau skill yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama dengan Kamar Dagang dan Industri menjalin kerjasama terkait percepatan peningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. "Lewat kerjasama ini kita harapkan yang akan terjadi adalah lompatan besar bagi percepatan peningkatan tenaga kerja berikut sertifikasi profesinya,"terangnya. Hanif menambahkan, Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau skill untuk bisa bersaing mendapatkan pekerjaan era globalisasi saat ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah berkata, negara yang bisa memenangkan persaingan adalah negara yang tenaga kerjanya memiliki skill. Intinya, jika bicara era kompetensi, kunci suksesnya ada di skill."Pembuktian ada di sertifikasi profesi. Di mana para calon tenaga kerja akan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya yang akhirnya akan menerima sertifikasi profesi tersebut," ucapnya.