Image and video hosting by TinyPic Jakarta beritasatu.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sepakat sepakat meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pengembangan program pelatihan terpadu. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahataman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangi di Jakarta, Rabu (26/4). Penandatangan nota kesepahaman ini dilakukan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, dengan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Hanif Dakhiri mengatakan, program pelatihan, pemagangan dan sertifikasi menjadi komitmen untuk diimplementasikan secara bersama antara pemerintah dengan dunia usaha/industri. Komitmen pemerintah dan dunia usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan perekonomian Indonesia. “Komitmen tersebut kita awali melalui penandatangan naskah kesepahaman dan akan terus kita monitor dan evaluasi secara bersama-sama khususnya untuk menghasilkan dampak terhadap peningkatan kompetensi SDM Indonesia, “ kata Hanif. Turut hadir menyaksikan penandatangan nota kesepahaman Kadin dan Kemnaker Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil, dan para Dirjen di lingkungan Kemnaker serta Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan. Hanif menjelaskan, lingkup kesepahaman bersama Kemnaker dengan Kadin adalah dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan program pelatihan terpadu meliputi pengembangan standar kompetensi kerja nasional, pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja, pelatihan untuk peningkatan kompetensi bagi instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Kemnaker, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pelatihan terpadu dan pelaksanaan pemagangan di industri dan diakhiri dengan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. “Tujuan MoU ini untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong pembangunan sistem informasi pasar kerja nasional yang mampu menjawab kebutuhan pekerja dan dunia usaha, “ katanya. Menaker menegaskan, pengembangan kualitas SDM menjadi sangat strategis dan harus dilakukan oleh pemerintah bersama-sama denganseluruh komponen masyarakat untuk tujuan lebih produktif. Menurutnya peningkatan kualitas SDM bukan saja peningkatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, akan tetapi SDM berkualitas tersebut tetapi juga mampu mengolah sumber daya alam yang tersedia serta dapat membawa perbaikan pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, kata Hanif, maka peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui program pelatihan terpadu meliputi pelatihan, pemagangan dan sertifikasi. Untuk mewujudkan program tersebut, industri atau pengguna ditempatkan sebagai faktor penentu. Artinya pelatihan, pemagangan dan sertifikasi dilakukan secara bersama antara lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi dan industri. Lebih lanjut Hanif berharap naskah kesepahaman berjangka waktu lima tahun itu bisa menghasilkan SDM kompeten berdaya saing yangterintegrasi, terkoordinasi dan berkesinambungan baik terkait aspek kelembagaan pelatihan sebagai sisi supplay maupun dari aspek industri sebagai sisi demand. “Keterpaduan dan koordinasi antara aspek supplay dan demand akan menghasilkan SDM kompeten yang sesuai dengan kebutuhan industri, “ kata Hanif.